Ketua Umum LSM Trinusa Geram, Bantah Terlibat “Permainan Proyek” di Pemkab Bekasi

BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara (Trinusa) Indonesia memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan keterlibatan dalam praktik “permainan proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
‎
‎Klarifikasi tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok PT Berita Dunia Akhiran. Dalam video itu, Ketua Umum Trinusa membantah keras adanya aliran dana maupun keterlibatan lembaganya dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
‎Ia menegaskan, sejak tahun 2022, LSM Trinusa sudah tidak aktif berkegiatan di lingkungan Pemkab Bekasi.
‎
‎“Sejak tahun 2022, saat Dani Ramdan menjabat, kami tidak pernah bermain di Pemda. Kami justru ‘dikiri’ atau dikucilkan dan dimusuhi oleh tim-tim tersebut,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menyebut bahwa selama periode 2022 hingga 2024, pihaknya tidak pernah mendapatkan proyek dari sejumlah dinas, seperti Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim), maupun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
‎
‎Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas pernyataan Kepala Dinas, Hendry Lincoln, dalam sebuah persidangan yang diduga menyeret nama LSM Trinusa. Pihak Trinusa menilai nama lembaganya dicatut untuk menutupi praktik yang sebenarnya terjadi.
‎
‎Tak hanya membantah, Ketua Umum Trinusa juga melontarkan tudingan serius terkait dugaan praktik “ijon proyek” di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut sejumlah nama, di antaranya Dani Ramdan, Hendry Lincoln, serta Yayat yang disebut sebagai oknum aparat kepolisian.
‎
‎Menurutnya, praktik tersebut melibatkan pengaturan proyek dengan imbalan di muka, dengan besaran fee berkisar antara 10 hingga 15 persen.
‎Menanggapi dugaan tersebut, LSM Trinusa menyatakan akan mengambil langkah konkret untuk mendorong penegakan hukum.
‎
‎“Kami akan bergerak ke KPK pada tanggal 20, dan tanggal 25 mendatangi Kejati serta Pengadilan Tipikor Bandung terkait dugaan ijon proyek ini. KPK harus menangkap pihak-pihak yang menerima uang ijon tersebut,” tegasnya.
‎
‎Pernyataan ini menambah daftar panjang dinamika politik dan hukum di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait transparansi dan tata kelola proyek pemerintah daerah.
‎
‎Red